Kapolri Sigit: 1.062 Polsek Seluruh Indonesia Tak Lagi Lakukan Penyidikan Kasus Hukum - Mantik Berita

Kapolri Sigit: 1.062 Polsek Seluruh Indonesia Tak Lagi Lakukan Penyidikan Kasus Hukum

 134 views (dibaca)

mantik.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan sebanyak 1.062 Polsek di 343 Polres di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan proses penyidikan kasus hukum. Hanya fokus terhadap pemeliharaan keamanan saja.

Keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Jadi 1.062 Polsek di 343 Polres yang telah diubah kewenangannya hanya untuk pemeliharaan kamtibnas, tidak melakukan penyidikan,” ujar Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Sigit mengatakan, Kepolisian Sektor (Polsek) melimpahkan seluruh berkas penyidikan kepada tingkat Kepolisian Resor (Polres). Jadi sebanyak 1.062 polsek tersebut nantinya hanya akan menyelesaikan masalah lewat keadilan restoratif atau restorative justice (mediasi).

“Fokus dalam membina masyarakat dan menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan restorative justice dan mediasi,” katanya.

Sigit juga menuturkan, nantinya para anggota polsek tersebut akan mendapatkan pelatihan khusus untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap masyarakat.

Ketetapan dari Kapolri Jenderal Sigit tersebut tidak berlaku untuk Polsek yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Hal tersebut dikarenakan, sifat dan situasinya yang lebih dinamis jika dibandingkan dengan Polsek lainnya.

Dalam keputusan tersebut, Kapolri Sigit memperhatikan program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu dan merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan.

Selanjutnya, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu,” ujar Sigit.

Selain itu, keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka untuk mendukung kebijakan tersebut, lanjut Sigit, Polri telah meluncurkan aplikasi Binmas daring untuk membantu pelaporan dan pelatihan petugas di lapangan.

“Untuk mendukung hal itu, Polri telah meluncurkan aplikasi Binmas online system v2 yang membantu pelaporan dan pelatihan petugas Bhabinkamtibmas di lapangan. Pada tahun 2021 digunakan oleh 38.189 personel Bhabinkamtibmas atau 97,93 persen dari 38.995 personel Babinkamtibmas,” katanya.

Dengan aplikasi Bimas ini, Sigit menyampaikan pembina fungsi di tingkat Polda dan Mabes Polri dapat mengetahui permasalahan yang berkembang di lapangan.

“Sehingga dapat memberikan petunjuk, arahan, dan asistensi untuk membantu para bhabinkamtibmas dalam pemecahan permasalahan atau problem solved di lapangan,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.