Kerja Sama Ekstradisi Indonesia dan Singapura Memudahkan Memburu Buronan Koruptor - Mantik Berita

Kerja Sama Ekstradisi Indonesia dan Singapura Memudahkan Memburu Buronan Koruptor

 138 views (dibaca)

mantik.id, Jakarta – Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura resmi ditandatangani pada Selasa (25/01/2022), di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

Dilansir dari Setkab RI, Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan.

“Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati Perjanjian Ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan.

Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara,” terangnya.

Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Di tempat lain KPK dan ICW menyampaikan perjanjian ekstradisi yang disepakati dan diteken Indonesia dan Singapura di Bintan pada Selasa (25/1/2022) akan mempermudah membantu memburu buronan para tersangka kasus korupsi yang lari ke negara Singapura.

“Bukan hanya KPK tapi semua penegak hukum Indonesia saya kira berbahagia atas tercapainya penandatanganan perjanjian ekstradisi. Itu adalah komitmen negara yang mempersatukan bahwa kejahatan itu harus dianggap sebagai kejahatan bersama di manapun negaranya yang diduga merupakan tempat tersangka atau asetnya berada itu juga berkomitmen untuk mengembalikan kepada negara asalnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dikutip BBC News Indonesia (25/1/2020).

Sementara, dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter Kaban mengatakan buron koruptor dan aset-asetnya “masih banyak di luar negeri”. Maka perburuan tersangka kasus korupsi dan aset-asetnya dinilai masih jadi PR yang panjang.

“Ekstradisi ini kan lebih cenderung kepada orangnya, nah masalah aset itu tentu jadi salah satu poin yang perlu juga ditanggapi, cuma itu biasanya yang lebih menantang, karena aset seringkali juga disamarkan, misalnya, nama kepemilikannya. Dan di sisi lain juga paling tidak ada dua otoritas yang nantinya akan dilibatkan,” katanya.

Namun Lalola juga mengatakan penandatanganan ini tentunya menjadi ‘langkah awal’ membantu penegak hukum Indonesia dalam memburu tersangka pelaku kejahatan, termasuk korupsi, yang mungkin melarikan diri ke Singapura demi berusaha mempertahankan “kekebalan hukum” dari kejaran aparat.

Di antara mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO yang lari ke Singapura, termasuk Nunun Nurbaeti, dalam kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Kasus lain juga termasuk Lalu Muhammad Nazaruddin atas kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Dia akhirnya ditangkap di Kolombia setelah sebelumnya lari ke Singapura. Lalu juga ada Djoko Tjandra, yang dijebloskan ke penjara dalam kasus penggelapan dana perbankan, setelah sempat lari ke luar negeri.

Perjanjian ekstradisi itu diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Selasa (25/1).

Presiden Jokowi mengatakan menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi itu, sebagai bagian dari kerjasama kedua negara di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun, sesuai dengan Pasal 78 KUHP,” ujar Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.