Megawati hari ini akan dilantik Presiden jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok PDIP)

mantik.id, Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Indonesia dan merupakan putri dari Presiden Pertama Indonesia Soekarno, hari ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Benar, [Megawati] akan dilantik [sebagai] Ketua Dewan Pengarah BRIN,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Heru belum dapat memerinci ketika ditanyakan oleh wartawan terkait dengan nama-nama lain yang akan dilantik bersama Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN, tetapi dia menyebutkan dua nama kandidat dalam pelantikan siang ini.

“Emil Salim dan Bu Sri Mulyani,” ujarnya.

Megawati Soekarnoputri sendiri saat ini merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dan Emi Salim seorang pakar ekonomi, cendikiawan dan pengajar serta politisi Indonesia. Sedangkan Sri Mulyani saat ini sebagai menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres baru terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Poin perubahan tertulis di kewenangan Ketua Dewan Pengarah BRIN yang sekarang dijabat Megawati Soekarnoputri.

BRIN disebutkan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan Brida dibentuk pemerintah daerah. Adapun tugas BRIN adalah membantu presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Brida. Fungsi BRIN terkait pelaksanaan tugas termaktub dalam pasal 4.

Hal itu tertulis dalam pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 mengatur kewenangan baru Ketua Dewan Pengarah BRIN. Sementara di Perpres sebelumnya pasal tersebut hanya menjelaskan struktur kelembagaan BRIN.

Dikutip dari laman merdeka.com “Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan dan dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,” bunyi pasal dalam salinan Perpres tersebut, dikutip Jumat (3/9).

Selain itu, dalam ayat 4 disebut Ketua Dewan Pengarah yakni Megawati akan dibantu oleh seorang Staf Khusus.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh staf khusus yang bersifat ex-officio dan tidak bersifat ex-officio yang berjumlah paling banyak empat orang,” demikian bunyi Ayat 4.

Ketentuan soal Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN berubah lewat pasal 7 ayat (5). Posisi yang semula diisi kalangan profesional dan akademisi itu sekarang dijabat oleh dua menteri di bidang terkait.

“Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional,” bunyi ayat itu.

Lebih lanjut, dalam Pasal 8 juga disebut akan dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah. Hal tersebut untuk membantu dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah.

“Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi sekretariat utama,” demikian bunyi Pasal 8 Ayat 1.

Leave a Reply

%d bloggers like this: