Pernyataan KAMI menyikapi putusan MK di UU Ciptaker - Mantik Berita

Pernyataan KAMI menyikapi putusan MK di UU Ciptaker

 126 views (dibaca)

mantik.id, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Ciptaker menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin, telah cacat formil dan inkonstitusional, berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Oleh sebab itu, Din Syamsuddin menghimbau agar semua pihak patuh dan taat kepada putusan MK tersebut dalam hal ini pemerintah dan DPR, di mana MK secara konstitusional adalah lembaga yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia (Code of Conduct kepada MK).

Din Syamsuddin menjelaskan bahwa inti amar putusan yang mengabulkan uji formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuktikan bahwa substansi gugatan yang merupakan protes, kritik dan masukan dari masyarakat luas terhadap Undang-Undang tersebut adalah benar secara konstitusional.

“Dengan demikian sikap pemerintah yang tidak aspiratif sejak sebelum Omnibus Law menjadi Undang-Undang dapat dinilai sebagai suatu kesalahan,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima oleh mantik.id hari ini, Minggu (28/11/2021).

Sebagai tokoh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof. Din Syamsuddin mengingatkan, kritik dan masukan dari masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan. Tanpa ada kritik dan masukan dari masyarakat, maka sama saja dengan kita membiarkan UU yang melanggar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi terus dipergunakan.

“Partisipasi masyarakat ini harus dipandang sebagai fungsi check and balance yang masih berjalan, bukan sebagai ancaman bagi kekuasaan pemerintah,” tegasnya.

Berbagai aksi protes terhadap UU Cipta Kerja di berbagai daerah pada tahun lalu menimbulkan kerusakan fasilitas umum, korban jiwa dan penangkapan-penangkapan.
Din mengatakan permasalahan tersebut juga harus dilihat sebagai konsekuensi dari sikap keras pemerintah yang memaksakan UU Cipta Kerja segera diberlakukan meskipun negara masih dalam kondisi krisis dan rakyat sangat menderita akibat pandemi Covid-19.

“Ini merupakan kecerobohan pemerintah dalam menegakkan hukum dengan menangkap dan menahan warga negara sehingga mengalami penderitaan lahir dan batin,” katanya.

Din Syamsuddin menilai dengan dikeluarkannya putusan MK ini, pemerintah seharusnya beritikad baik untuk segera menghentikan proses peradilan, dan memvonis bebas aktivis KAMI seperti Jumhur Hidayat dan Anton Permana, serta merehabilitasi nama dan kehormatan aktifis KAMI Syahganda Nainggolan yang telah divonis dan dipenjarakan secara semena-mena.

Begitu pula dengan para korban lainnya yang meninggal dunia akibat kekerasan aparat saat berlangsungnya aksi massa memprotes UU Ciptaker, menurut Din selayaknya pemerintah juga merehabilitasi nama dan kehormatan mereka, termasuk juga yang telah ditangkap, diadili dan dipenjarakan oleh negara karena dianggap sebagai penghalang berlakunya Omnibus Law.

“Demi tegaknya kembali kewibawaan pemerintah di dalam sistem negara hukum,” ujar Din dalam akhir keterangan tertulisnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.